GELAR APRESIASI TERHADAP RELAWAN DAN PEKERJA KEMANUSIAAN

GELAR APRESIASI TERHADAP RELAWAN DAN PEKERJA KEMANUSIAAN

Sumber : Pusdatinhumas

Tanggal : 30/12/2010

Dalam rangka menghargai solidaritas, kerjasama, dan kebersamaan yang telah dan sedang terjalin di antara seluruh pihak pelaku penanggulangan bencana letusan Gunung Merapi, khususnya penghargaan kepada para korban atau penyintas maupun para relawan dan pekerja kemanusiaan, BNPB bekerja sama dengan SCDRR dan FPRB DIY menyelenggarakan acara gelar apresiasi kepada relawan dan pekerja kemanusiaan. Acara dengan tema “Apresiasi Kepada Relawan dan Pekeraj Kemanusiaan Di Gunung Merapi Melalui Sertifikasi Relawan Penanggulangan Bencana” diselenggarakan di University Club (UC), UGM, Yogyakarta (30/12). Kelompok tari Jaran Kepang dan selingan musik secara live dan dipandu oleh MC Kelik Pelipur Lara memeriahkan acara ini. Hadir dalam acara tersebut, Kepala BNPB, Dr. Syamsul Maarif, M.Si., yang didampingi Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Ir. Sugeng Triutomo, DESS, dan Direktur Pemberdayaan Masyarakat R. Sugiharto. Sementara itu, tamu undangan yang juga hadir antara lain dari Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah serta Kabupaten Sleman, Magelang, Klaten, dan Boyolali, BPPTK, TNI, Polri, komunitas masyarakat, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa, LSM, lembaga PBB, dan forum-forum terkait, dan dunia usaha. “Para relawan sangat berarti bagi bangsa ini, anda semua telah memberikan segala-galanya, dan apa yang telah kita lakukan ini menjadi sangat berarti. Dari hati yang paling dalam, saya sebagai pribadi dan selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana, mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya”, kata Syamsul Maarif. Sebelum memulai sambutannya, beliau memimpin doa kepada para korban bencana dan relawan yang gugur dalam tugas penanggulangan bencana Merapi. “Peristiwa erupsi merapi memberi pelajaran bahwa kita saling membutuhkan sehingga diperlukan kebersamaan agar bisa saling meringankan”, ujar Gubernur D.I. Yogyakarta yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Provinsi D.I. Yogyakarta, Drs. Isyahnuri. Juli Eko Nugroho dari Koordinator Gugus Tugas Tanggap Bencana Merapi mengucapkan terima kasih atas apresiasi penghargaan yang diberikan kepada para relawan dengan harapan akan tetap kokoh dalam menjalin kerja sama dan silaturahmi kepada semua pihak. Tidak lupa beliau juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah atas kerja samanya selama ini. Sementara itu Banu Subagyo sebagai perwakilan dari PBB mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia, pemerintah provinsi dan kabupaten, TNI, Polri, organisasi kemanusiaan, serta para relawan. Dalam acara tersebut, Kepala BNPB menyerahkan Piagam Penghargaan kepada perwakilan-perwakilan organisasi relawan dari berbagai latar belakang, seperti perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan dunia usaha. Letusan Gunung Merapi beberapa waktu lalu telah menyentak masyarakat Yogyakarta dan Jawa Tengah, khususnya mereka yang berada di radius berbahaya Gunung Merapi. Bencana pun tidak dapat dihindarkan pasca letusan tersebut. BNPB bersama dengan Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah baik di tingkat provinsi dan kabupaten, TNI, Polri, serta organisasi-organisasi kemanusiaan melakukan penanganan darurat bagi korban letusan maupun masyarakat yang terdampak. Pada saat yang sama, masyarakat luas secara cepat dan tanggap juga memberikan dukungan bagi penanganan bencana ini. Dan pada saat tanggap darurat tersebut, masyarakat dan relawan kemanusiaan memiliki  peran sangat besar  dalam membantu dan mendukung pemerintah dalam masa tanggap darurat. Partisipasi para relawan kemanusiaan yang menyumbangkan beragam sumber daya dalam upaya penanganan bencana ini merupakan bukti nyata atas hidupnya solidaritas sosial-kemanusiaan serta jejaring kerjasama untuk mengurangi penderitaan sesame dan kehendak untuk mewujudkan ketangguhan masyarakat atau bangsa Indonesia dalam menghadapi bencana, khususnya di kawasan Gunung Merapi.

BPBD PROVINSI No BPBD Dasar Pembentukan 1 BPBD Jawa Tengah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah (7 Juni 2008) 2 BPBD Sulawesi Utara Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3 BPBD Nusa Tenggara Timur Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (16 Maret 2009) 4 BPBD Provinsi Bengkulu Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (20 Oktober 2008) 5 BPBD Provinsi Kalimantan Timur Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2009 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6 BPBD Provinsi Sulawesi Tenggara Peraturan Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (13 Februari 2009) 7 BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah (23 Maret 2009) 8 BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (18 Februari 2009) 9 BPBD Provinsi Maluku Peraturan Gubernur Maluku Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku 10 BPBD Provinsi Jawa Timur Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Timur (27 April 2009) 11 BPBD Provinsi Jambi Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jambi 12 BPBD Provinsi Kalimantan Barat Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 76 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat 13 BPBD Provinsi Bali Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 29 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Bali 14 BPBD Provinsi Sumatera Utara Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Sumatera Utara 15 BPBD Provinsi Sulawesi Barat Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat 16 BPBD Provinsi Bangka Belitung Peraturan Gubernur No.26 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bangka Belitung 17 BPBD Provinsi Kalimantan Selatan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 18 Provinsi NAD Peraturan Gubernur No.102 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NAD 19 Provinsi Maluku Utara Peraturan Gubernur No.16 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku Utara 20 Provinsi Gorontalo Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo 21 Provinsi Sulawesi Selatan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 22 Provinsi Sumatera Barat Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 23 Provinsi Sumatera Selatan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 24 Provinsi Kalimantan Tengah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 25 Provinsi Jawa Barat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tanggal 14 September 2009 26 Provinsi DKI Jakarta Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 (Masih tergabung dengan kantor Dinas Pemadam Kebakaran) 27 Provinsi Papua Barat Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2009 tanggal 14 September 2009 28 Provinsi Lampung Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 BPBD PROVINSI DALAM PROSES No BPBD Dasar Pembentukan 1 BPBD Provinsi Papua Rancangan Peraturan Daerah Nomor ...... Tahun 2009 2 BPBD Provinsi Kep. Riau Rancangan Peraturan Daerah Nomor ...... Tahun 2009 3 BPBD Provinsi Riau Rancangan Peraturan Daerah Nomor ...... Tahun 2009 4 BPBD Provinsi Banten Rancangan Peraturan Daerah Nomor ...... Tahun 2009 5 BPBD Provinsi DI Yogyakarta Rancangan Peraturan Daerah Nomor ...... Tahun 2009

KEPALA BNPB TERIMA PENGANUGERAHAN UGM AWARD

Sumber : Pusdatinhumas

Tanggal : 18/12/2010

Sabtu malam (18/12) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menganugerahi penghargaan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Dr. Syamsul Maarif, M.Si. Malam Penghargaan Bagi Insan UGM Berprestasi dalam rangka Dies Natalis UGM Ke-61 ini diselenggarakan di Balai Senat UGM, lantai 2, Bulaksumur, Yogyakarta. Bersama dengan beliau, Dr. Surono, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta 76 insan lainnya dari para alumni, dosen, pegawai, dan mahasiswa UGM menerima penghargaan tersebut. Rektor UGM, Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D memberikan secara langsung Penganugerahan Penghargaan Nusa Reksa Pratama kepada Syamsul Maarif. Sementara itu, Penghargaan Parwata Reksa Utama dianugerahkan kepada Surono. “Secara non formal beliau berdua merupakan tempat belajar bagi kita semua untuk hal-hal yang perlu dilakukan pada urusan pada reksa pratama dan reksa parwata, “ ujar Sudjarwadi. Penghargaan Nusa Reksa Pratama dan Parwata Reksa Utama sebagai bentuk apresiasi tinggi menyangkut penanganan Gunung Merapi dan penanganan bencana pasca letusan, terutama perhatian yang besar pada nilai-nilai kemanusiaan.    “Kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada kami berdua. Apa yang kami lakukan sudah merupakan tugas dan tanggung jawab kami, “ ungkap Syamsul Maarif dalam sambutannya. Di sisi lain, Syamsul Maarif juga mengucapkan terima kasih kepada UGM atas kerja sama atas sumbangan pemikiran dan tindakan nyata dalam penanganan bencana Merapi. Beliau menegaskan bahwa pencapaian penanganan bencana pasca letusan Gunung Merapi tidak terlepas dari jerih payah dan kerja sama dengan berbagai pihak, antara lain UGM, TNI, Polri, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, mahasiswa, dan relawan.

PETA DISTRIBUSI BANTUAN LOGISTIK DAN PERALATAN THN 2010 UNTUK KESIAPSIAGAAN 16 PROVINSI RAWAN BENCAN

<p>Your browser does not support iframes.</p>

KLIK DISINI    peta terakhir

KERJASAMA BNPB DENGAN NEGARA LUAR

Sejauh ini BNPB (dan inkarnasi terdahulunya) telah menjalin kerjasama dengan lembaga sejenis, baik bilateral maupun regional.

Kerja sama bilateral diantaranya dengan jepang, australia, perancis, amerika serikat, rusia, hungaria, dan turki. Kerja sama tersebut meliputi :

• Kementrian penanggulangan bencana., Cabinet Office Jepang
• Emergency management australia (EMA), Australia
• Pertahanan Sipil (DDSC), Perancis
• Kementrian penanganan stuasi darurat (Emercom), Rusia
• Badan Manajemen Darurat Federal (FEMA), Amerika Serikat
• Hungaria dan Turki

Sementara kerja sama dengan organisasi regional antara lain Asean Comitee for Disaster Management (ACDM), Asian Disaster Risk Reduction (ADRC), UN-ISDR, serta lembaga-lembaga PBB seperti UNDP, UNOCHA, WFP, UNHCR, WHO, UNESCO, dan sebagainya.

PROGRAM PRIORITAS BPBD

1. Peningkatan kapasitas daerah melalui :
• Pelatihan penanggulangan bencana berbasis masyarakat
• pelaksanaan gladi/simulasi kesiapsiagaan
• Penyusunan rencana penanggulangan bencana nasional (nasional disaster management plan)
2. Penerapan standar teknik dalam :
• Analisis risiko bencana
• Mitigasi bencana
• Sistem peringatan dini
3. Mengembangkan sistem logistik dan peralatan untukmendukung operasi penanggulangan bencana.
4. Meningkatkan kemampuan dalam menghadapi bencana dengan melakukan tanggap darurat yang efektif :
• Mengaktifkan pusat-pusat pengendali operasi
• Tim reaksi cepat
5. Melakukan upaya pemulihan akibat bencana dengan mengerahkan seluruh potensi dan kemampuan sumber.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. Penanggulangan bencana dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh potensi pemerintah, swasta dan masyarakat termasuk media pada tahap pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana.
2. Mengutamakan pengurangan risiko bencana, dengan tetap melakukan penanganan darurat yang cepat dan tepat.
3. Mendukung dan mengembangkan voluntarisme yang mempunyai kapasitas dalam menghadapi bencana.